Mogok Kerja dan Buntut Transisi BPU

“Akan dibuatkan SK sampai 31 Desember 2018 untuk mengatasi mereka (yang belum mendapatkan gaji),”

Akhir bulan Oktober 2018 sembilan karyawan Foodcourt Baseball Unesa melakukan mogok kerja. Aksi yang berlanjut hingga hari ini merupakan imbas adanya penunggakan gaji selama dua bulan terhitung sejak periode September hingga Oktober. Permasalahan tersebut telah mengundang reaksi dari berbagai pihak.

Badan Pengelola Usaha (BPU) sebagai lembaga yang menaungi seluruh unit kerja di Unesa, termasuk Foodcourt sejauh ini belum dapat menurunkan gaji bagi kesembilan karyawan tersebut. “Uang sudah ada, tapi kami harus menunggu SK (Surat Keputusan) dari yang di atas.” Ujar Prof. Dr. H. Yoyok Soesatyo,SH, MM., selaku kepala BPU.

Terbentuk pada 2016, Badan Pengelola Usaha (BPU) Unesa dicanangkan sebagai lembaga yang berwenang mengelola aset Unesa dengan tujuan utama yaitu meningkatkan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan profesionalisme badan usaha. Sebagai lembaga yang ditugaskan mengurusi berbagai unit usaha, BPU menaungi berbagai unit usaha di Unesa, yang meliputi unit usaha bidang produksi, unit usaha bidang jasa, UPT/laboratorium dan usaha lain seperti Gedung Serba Guna (GSG) dan kolam renang.

Pengalihan sistem pengelolaan unit usaha kepada BPU yang sebelumnya dipegang oleh masing-masing unit usaha berdampak terhadap mekanisme kerja, termasuk prosedur penetapan kebijakan dan pengelolaan dana. Perubahan sistem peraturan ke satu badan diharapkan membawa dampak positif terhadap tata kelola seluruh kegiatan unit usaha di Unesa. Masa transisi memerlukan waktu, sebab menyangkut berbagai pertimbangan dan mengacu kepada peraturan pemerintah. Fase krusial ini meliputi penyesuaian regulasi tenaga kerja. Peralihan kewenangan dilakukan dengan cara sosialisasi, yang mana segala proses tersebut semestinya dilakukan secara transparan.

Status tenaga kerja adalah salah satu fokus pada revitalisasi ini. Disini BPU seakan berusaha menyisir ulang seluruh data kepegawaian di unit usaha yang dikelola. Para pegawai yang tidak memenuhi kriteria sesuai regulasi akan didata ulang, untuk kemudian ditentukan statusnya. Sayang proses tersebut berjalan lambat, sampai berimbas dengan tertundanya gaji bagi para karyawan.

Terkait permasalahan tersebut, BPU mengaku telah mengajukan SK kepada pihak rektorat semenjak pertengahan tahun ini. Kepala BPU menegaskan bahwa bukan hanya sembilan karyawan saJa yang belum menerima gaji. “Ada kurang lebih 19 nama yang kami ajukan. Kami jelas berusaha mencari jalan keluar bagi nama-nama tersebut.”, beliau menambahkan bahwa saat ini semua sedang diproses oleh pihak rektorat. “Minggu ini insyaallah (SK) akan turun.” Pungkas kepala BPU.

Di lain sisi Biro Umum dan Keuangan sebagai lembaga yang berwenang menurunkan SK mengatakan bahwa nama-nama tersebut memang sudah ada pada mereka, dan saat ini masih dalam proses. Drs. Budiarso, S.H. M.M selaku Kepala Biro Umum dan Keuangan menyatakan bahwa pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara buru-buru. Kebijakan pemerintah mengharuskan untuk melakukan audit secara menyeluruh. Seluruh karyawan yang direkrut sebelum terbentuknya BPU dilakukan oleh pihak ketiga. Temuan-temuan itu disinyalir tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada.

“Statusnya tidak legal mulai dari awal, kita berupaya menertibkan sesuai aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Kami selama ini tidak tahu sistem penggajian, mungkin digaji secara intern. Bukan BPU yang menggaji, namun pengelola sebelum BPU, nah sekarang diserahkan kepada BPU semua, dibawah pengawasan Biro Keuangan. Ini masa transisi yang dahulunya tidak benar, tidak legal, supaya legal sekarang harus satu wadah. Kami merekrut (pegawai) harus diumumkan secara luas.”

Senada dengan temuan kami di BPU, dalam data Biro Umum dan Keungan justru ada lebih dari 24 nama karyawan yang sedang diproses untuk memperoleh hak yang selama ini tertunda. Sebagian besar karyawan yang belum mendapatkan gaji tersebut bermasalah secara administratif.

“Secara hukum sebetulnya sudah ada pemberkasan seperti itu, kita ada peraturan rektor terkait perekrutan pegawai, Cleaning Service itu di luar konteks aturan Unesa. Biar jelas. Ketika kami diperiksa oleh BPK, dia dibayar, dianggap tidak legal. Meraka hanya cakupan. Mereka kan tidak ada. Ketika diperiksa kami sebagai lembaga PTN yang harus taat terhadap asas sesuai aturan perundangan yang berlaku, tetapi terlepas seperti itu, kita itu memperhatikan namanya manusia, walaupun salah kan harus tetap diwadahi, mestinya BPU memanggil yang bersangkutan, dijelaskan , meraka kan ijasahnya SMP , SMK, kalau direkrut di sini kan minimal D3.”

Sebagai jalan keluar, kepala biro umum dan keuangan menyatakan bahwa akan segera mengeluarkan SK kepada seluruh nama-nama karyawan yang telah diserahkan kepada pihaknya.

“Akan dibuatkan SK sampai 31 Desember 2018 untuk mengatasi mereka (yang belum mendapatkan gaji), sehari dua hari ini pokoknya jadi. Sesudah bulan Desember, pihak Unesa akan menyerahkan ke BPU.”

Aksi pemogokan kerja sebagai imbas proses transisi yang berjalan dengan lambat, sampai harus mengabaikan kesejahteraan karyawan bukanlah sesuai yang profesional. Meski lagi-lagi hal ini menjadi dilematis, apabila permasalahan sebelumnya adalah sebuah keluputan sebab tidak ada regulasi dan pengawasan secara sistematis oleh pihak kampus, lalu kontrol apa yang selama ini dilakukan? Bukankah hal tersebut juga termasuk tanggung jawab. (yan/rey)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *