BEM UNESA PERLU DIPERTANYAKAN KELAMINNYA

Oleh : P. A. Ikhsanudin

Mahasiswa Unesa

Meninjau kejadian yang dalami oleh Republik Mahasiswa Unesa yang kini telah menjadi perbincangan yang tidak lekas surut melainkan kian hari kian hangat untuk di perbincangkan. Mengamati pelbagai macam tindakan dan penilaian yang timbul dari pelbagai macam sudut pandang tentang apa yang disuarakan teman-teman mahasiswa tentang  BEM Unesa yang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum tertulis yang sah tentang larangan Ormek (Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus) untuk berpolitik praktis di kampus merupakan bentuk pengawalan terhadap kinerja BEM Unesa yang telah dianggap melanggar hukum yang sudah diputuskan oleh DIRJEN DIKTI bahwa “Melarang segala bentuk organisasi ekstra kampus dan partai politik membuka sekretariat (Perwakilan) dan atau melakukan aktivitas politik praktis di kampus”.

Jika diamati dari teknis acara yang diselenggarakan tentang bagaimana kasus yang dipermasalahkan terjadi adalah nampaknya atribut dari salah satu Ormek yang bahkan juga menaiki podium, disini point tentang atribut yang melambangkan bahwa salah satu Ormek menunjukan eksistensinya di atas panggung yang merupakan indikasi politik praktis didalam lingkungan kampus yang sangat jelas menciderai dan menyerang hukum legal yang ada. Yang perlu dicermati adalah bagaimana hal seperti itu bisa terjadi, atau bahkan yang ditakutkan adalah bahwa  BEM Unesa tidak memahami peraturan yang ada di teritorialnya sendiri sehingga tidak ada tindakan preventive dan spekulatif untuk menindak hal yang sedang berlangsung kala itu . Dan bahkan jika BEM Unesa pun memahami peraturan yang ada dan tetap membiarkan hal tersebut terjadi maka tidak bisa diherankan jika timbul stigma bahwa BEM Unesa malah memfasilitasi  pelanggaran tersebut.

Pasca kejadian, BEM Unesa mengeluarkan klarifikasi yang menyatakan bahwa tindakan pelanggaran hukum tersebut diluar kendali dari pihak BEM Unesa sendiri sebagai penyelenggara, disini yang perlu diketahui adalah BEM Unesa selaku penyelenggara acara memiliki kuasa akan hal tersebut dan menyatakan bahwa tindakan politik praktis yang dilakukan PB HMI (Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam) adalah diluar kendalinya maka bisa saja dikatakan secara tidak langsung bahwa PB HMI lebih memiliki kuasa terhadap BEM Unesa dalam acara tersebut. Disini sudah sangat jenaka untuk ditinjau bahwa terjadi ketidakberdayaan BEM Unesa dan atau bahkan mempersilahkan PB HMI berpolitik praktis didalam kampus.

Menanggapi terhadap kabar terbaru tentang klarifikasi lebih lanjut yang ditulis dalam Kompasiana ditulis oleh akun Welly Samudra pada 26 Mei 2018 pukul 10.39 WIB degan judul Klarifikasi BEM Unesa 2018 : Terkait Launching dan Seminar Nasional, yang menjadi point penting yaitu ternyata acara tersebut adalah merupakan kerjasama antara PB HMI dan BEM UNESA yang menjadikan pernyataan bahwa BEM UNESA memfasilitasi PB HMI adalah fakta, ditambah dengan adanya kuasa diatas kuasa dalam acara tersebut. Entah apa tujuan yang jelas untuk terselenggaranya acara tersebut akan tetapi hasil yang terjadi adalah tetap pelanggaran hukum, stigma dikuasainya BEM UNESA, terganggunya ketertiban REMA UNESA.  Karena itu BEM UNESA pun bisa dinilai kurang bijak dan sangat disayangkan dalam decision making-nya karena telah melepaskan aspek yuridis dan ketentraman social yang ada, dan sehingga kini terjadinya kecurigaan social ditengah mahasiswa yang kritis dan skeptic terhadap BEM UNESA yang kini tentunya juga perlu dipertanyaan lagi tentang kejelasan keberpihakannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *