INDONESIA DARURAT TERORISME

Oleh : Arianti Lady Sakinata

Semenjak terjadinya peristiwa yang mengguncang tanah air disebabkan oleh berbagai macam aksi teror mulai dari penyerangan Markas Komando (Mako) Brimob, pengeboman gereja di beberapa titik di Surabaya, meledaknya bom di Rusunawa Wonocolo Sidoarjo, pengeboman di Pos Pemeriksaan Markas Polrestabes Surabaya, penyerangan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau dan teror bom ini terjadi dalam kurun waktu berturut-turut ditambah dengan beberapa ancaman-ancaman yang dilakukan oknum-oknum teroris tersebut yang menimbulkan efek rasa takut bagi masyarakat Indonesia. Sehingga dapat dilihat bahwa negara sedang dalam keadaan darurat dan mengalamai keterancaman serius.

Terdapat dua pendekatan dalam menangani terorisme, yaitu pendekatan criminal justice model dan war model. Adapun criminal justice model merupakan suatu pendekatan yang menempatkan upaya penanggulangan terorisme pada paradigma penegak hukum. Hal ini dikarenakan pada criminal justice model lebih memandang terorisme sebagai pelanggaran hukum, sehingga upaya menanggulangi terorisme tentu harus melalui penegakan hukum, dan pada nyatanya pendekatan ini banyak sekali diadopsi oleh negara-negara liberal demokrasi. Kemudian, pendekatan war model, pendekatan ini lebih menempatkan upaya penanggulangan terorisme pada kerangka atau paradigma perang. Sehingga,  pada pendekatan ini, instrument yang dikedepankan dalam menghadapi aksi terorisme adalah militer. Walaupun, tidak dapat kita pungkiri bahwa pendekatan ini lebih banyak digunakan oleh negara-negara otoriter.

Aksi teror baru dapat ditangai oleh pemerintah ketika terjadinya aksi teror tersebut telah dilaksanakan oleh sang pelaku, hal ini menegaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. secara substansial hanya menekankan kepada upaya penindakan (Respresive Action) saja. Dengan tidak adanya tindakan pencegahan (Preventive Action), maka terjadilah kekosongan hukum bagi pemerintah dalam mengatasi ancaman terror yang dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Sehingga dapat dilihat bahwa negara saat ini dalam kegentingan yang memaksa.

Menyikapi permasalahan yang ada , pemerintah akhirnya mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera merampungkan kembali Rancangan Undang-Undang Anti Terorisme yang sempat tertunda. Namun, hal ini menuai beberapa permasalahan. Antara lain ialah bahwa dalam merampungkan Undang-Undang tersebut ada 5 pasal yang masih menjadi perdebatan dikarenakan beberapa pasal ini dinilai masih melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu terkait dengan definisi dari terorisme itu sendiri, definisi teroris ini memang tak ditemukan dalam UU No. 15 Tahun 2003 demikian pula dalam UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, pasal 28 dari RUU Terorisme tentang penangkapan dan penahanan. Pasal 31 tentang Penyadapan, Pasal 43 B tentang melibatkan TNI dalam penanganan kejahatan tersebut dan terakhir Pasal 5 tentang Hukuman mati. Kemudian masalah yang terjadi dalam merampungkan UU Anti Terorisme adalah konflik antara Pemerintah dan DPR karena saling tuding terkait siapa yang menyebabkan RUU ini tidak dibahas kembali.Berdasarkan permasalahan tersebut, perampungan RUU Anti Terorisme menjadi tertahan dan macet.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan sebuah ancaman jika memang DPR tidak mampu merampungkan RUU tersebut sampai bulan Juni, maka Presiden akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatasi serangkaian kekacauan yang diakibatkan oleh aksi teror. Secara administrasi bahwa Presiden merupakan pemerintah yang diberikan Freies Ermessen, yaitu merupakan kebebasan bertindak dalam membuat keputusan yang dilakukan oleh pejabat administrasi bila terjadi kekosongan hukum (Wetvaccuum).

Adanya Freies Ermessen ini mempunyai konsekuensinya sendiri di bidang perundang-undangan. Menurut E Utrecht, bahwa ada beberapa implikasi dalam bidang perundang-undangan yang bisa dimiliki pemerintah berdasarakan Freies Ermessen, yaitu ; pertama, kewenangan atas inisiatif sendiri, yaitu kewenangan untuk membuat Perppu seperti dalam Pasal 22 UUD 1945. Kedua, Kewenangan berdasarkan delegasi dari UUD, yaitu membuat peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah dari undang-undang seperti Peraturan Pemerintah dan Perpres seperti dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan kewenangan atas inisiatif yang terdapat dalam Freies Ermessen itulah presiden memiliki kewenangan daam membuat Perppu.

Meskipun presiden memiliki kewenangan dalam membuat Freiese Ermessen, presiden tidak bolah melakukan tindakan-tindakan yang bersifat di luar tujuan kewenangan yang diberikan Detournement de Pouvouir) karena Presiden berhak mengeluarkan Perppu jika pada saat negara dalam kegentingan yang memaksa. Kegentingan yang memaksa adalah apabila kita lihat dalam Putusan MK Nomor 138/PUu-VII/2009 adalah ; Pertama,  Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkam keadaan yang mendesak tersebut pelu kepastian untuk diselesaikan.

Kegentingan yang memaksa dalam konteks kasus terorisme saai ini sudah cocok jika sewaktu-waktu DPR lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk merampungkan RUU Anti Terorisme, Presiden dapat mengambil sikap sehingga dapat mengeluarkan Perppu sebagai kewenangan inisiatif yang diberikan oleh Freies Ermessen sebagai langkah untuk menangulangi kejahatan terorisme agar tidak terjadi kekosongan hukum (Wetvacuum).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *